Penulis menyoroti tiga macam pendekatan untuk masalah ini adalah:
- Pandangan Reformasi: pelarangan dari legislatif yang lebih eksplisit, ketegasan dari eksekutif, dan hukuman yang lebih berat
- Pandangan Realis: korupsi adalah akibat dari budaya colonial yang sulit untuk diperbaiki oleh pemerintah sekarang, baik secara demokrasi maupun bukan. Korupsi cenderung muncul ketika keadaan ekonomi sedang sulit dan akan hilang ketika terdapat kesejahteraan.
- Pandangan Liberalis: reformasi perlu dilakukan tetapi tidak hanya terhadap tindakan negara saja, tetapi juga terhadap restrukturisasi negara. Tradisi negara Amerika Latin yang semena-mena terhadap masyarakat sipil merupakan akar penyebab fenomena korupsi. Negara tetap bertahan karena pemerasan sewa yang korup yang dilakukan secara monopoli, sewenang-wenang, tidak efisien, dan tidak akuntabel. Jika tradisi tersebut dihilangkan dan diganti dengan privatisasi, perampingan organisasi, dan deregulasi, maka maka penyediaan barang publik dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan jujur.
Masing-masing pandangan memiliki perbedaan namun terdapat kesamaan yaitu mereka secara tersirat menyatakan bahwa korupsi berkembang karena kondisi yang tidak kompetitif dan penuh dengan kerahasiaan. Berlawanan dengan demokrasi yang bersifat kompetitif dan terbuka, maka demokrasi kemungkinan dapat dijadikan cara untuk melawan korupsi.
Kemudian penulis menyoroti permasalahan di dalam dunia militer dan partai politik. Disebutkan bahwa salah satu aspek yang lebih mengejutkan dari demiliterisasi Amerika Latin selama dua dekade terakhir adalah tidak adanya tuduhan bahwa militer memerintah dengan korup. Ini mungkin mencerminkan kehati-hatian atau mungkin juga karena terdapat prioritas penting (seperti uji hak asasi manusia) di dalam hubungan antara militer dan sipil. Tapi itu juga mungkin tingkat korupsi telah menjadi relatif rendah.
Hal ini akan menjadi topik yang populer di kalangan militer sendiri. Memang, hampir di setiap kasus, tuduhan bahwa politik sipil itu korup dan bahwa militer akan memerintah dengan jujur ??adalah bagian dari intervensi mereka. Buktinya adalah, di beberapa negara setidaknya, catatan militer mungkin lebih baik daripada sipil. Tindakan korup tidak dapat dilaporkan ketika media di sensor sehingga “whistle blower” tidak dapat berbuat apa-apa, parlemen ditutup, dan si ”whistle blower” ditangkap dan ditahan.
Korupsi di bawah militer telah melembaga dan bukan bersifat pribadi semata. Dengan kembalinya warga sipil ke tampuk kekuasaan, korupsi menjadi isu publik. Pendekatan reformasi dapat berargumentasi bahwa hanya reformasi yang dapat mewujudkan kebebasan pers yang lebih besar, kekebalan parlementer, dan pemilu. Kaum realis dan liberal mungkin akan setuju meeskipun mereka akan berbeda tentang apa yang bisa mengendalikannya.
Tapi ada kemungkinan lain. Demokrasi seperti yang telah dipraktekkan di Amerika Latin sebenarnya menghasilkan praktek korupsi. Namun, ada pertimbangan tentang pribadi dan partai politik, hubungan partai politik dengan pemerintah, dan struktur partai politik. Pada tataran pribadi, tentu ada pribadi yang jujur dan memiliki integritas yang tinggi seperti Presiden Fujimori dari Peru dan Caldera dari Venezuela.
Tapi juga banyak yang tidak jujur, terutama di tingkat yang lebih rendah dalam sistem politik dimana pemeriksaan lebih sedikit. Elemen penting penyebab korupsi adalah kerentanan ekonomi. Apabila terjadi inflasi yang tinggi dan ketidakpercayaan akan ketersediaan barang konsumsi di masa depan, seseoranga akan cenderung bertindak tidak jujur dengan memanfaatkan fasiltias kantor.
Selain itu, secara detail, penulis menjelakan bebeara contoh fakta terkait permasalahan korupsi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin.
Akhirnya penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitiannya sebagai berikut:
1. Agenda reformasi sekarang yang sudah dikenal:
- pelatihan pegawai negeri;
- peningkatkan upah pegawai negeri dan pensiun
- diferensiasi upah yang lebih besar;
- unit pengawasan;
- Kode etik;
- tindakan disipliner yang disempurnakan;
- fungsi pengawasan yang terpadu;
- penghargaan untuk whistle blower;
- ombudsman;
- administrasi yang lebih sederhana.
2. Walau bagaimanapun, jika agenda-agenda tersebut berhasil, pengukuran seperti itu akan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Bukan hanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkan itu, tetapi juga dibutuhkan keinginan politik yang sampai saat ini belum juga muncul.
3. Agenda alternatif liberal masih lebih radikal. Permasalahan korupsi bukan hanya terdaat di kalangan atas saja, tetapi juga terdapat di kalangan bawah. Maka juga dibutuhkan reformasi di sektor publik cabang, perbaikan drastic dari peradilan, reformasi parlementer, desentralisasi, dan penciptaan sektor swasta yang benar-benar kompetitif untuk menggantikan monopoli sektor publik yang korup.
4. Masalah dengan reformasi apapun adalah “cui bono” yaitu “untuk siapa keuntungannya”. Walaupun masyarakat umum mungkin mendapat keuntungan tapi para politisi atau pelaku administratif yang harus memulai dan mempertahankan proses reformasi mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan. Lalu mengapa mereka haruskah bersusah payah jika tidak mendapatkan keuntungan?
5. Satu-satunya cara untuk mengubah perilaku korup dari para elit politik adalah rasa takut akan pembalasan dari rakyat.
6. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai kontestasi dan hak. Pada awalnya, Amerika Latin telah membuat beberapa kemajuan sepanjang pemilu yang lebih sering, lebih jujur, dan lebih dihormati daripada pada masa lalu. Demokrasi juga berarti kebebasan berekspresi yang lebih besar.
7. Demokrasi dalam arti perlakuan yang adil oleh negara dan para pejabatnya masih sangat kurang. Oleh karena itu, selama situasi ini berlanjut, maka akan terjadi korupsi.
Secara garis besar, penulis telah menjelaskan bahwa korupsi dapat muncul karena adanya kesempatan yang disebabkan oleh sistem politik yang tidak tepat. Sistem politik yang cenderung tertutup dan otoriter dapat membangun kesempatan untuk bertindak korupsi. Di sini isu “opportunity” dari fraud triangle dapat dilihat dengan jelas melalui contoh-contoh fakta yang penulis ungkap dalam penelitiannya.
Saya sependapat dengan penulis bahwa demokrasi adalah sebuah cara untuk mengurangi bahkan memberantas korupsi. Demokrasi menghendaki terwujudnya asas transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan para pejabat dituntut untuk bekerja secara transparan dan lebih terawasi oleh pihak eksternal, rakyat misalnya. Sistem politik demokrasi seperti ini akan menciptakan suasana pemerintahan yang tidak mendukung teraujudnya kesempatan untuk melakukan korupsi.
Namun perlu diingat, korupsi dapat terjadi bukan hanya karena ada kesempatan semata. Diperlukan unsur integritas yang tinggi dari seluruh warga negara agar lebih kebal terhadap tekanan dan rasionalisasi untuk bertindak korup. Dengan kata lain, perubahan sistem politik menjadi sistem yang menjunjung tinggi demokrasi tidak cukup untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dibutuhkan usaha lebih besar lagi untuk mewujudkan sikap dan karakteristik seluruh warga negara yang berintegritas tinggi.
Referensi
- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, Mark F. Zimbelman. 2012. Fraud Examination, Shouth-Western: Cengage Learning.
- Little, Water, 1996, Corruption and Democracy in Latin America, IDS Bulletin
- Tuanakotta, Theodorus M., 2017, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Jakarta: Salemba Empat.
No comments
ruang diskusi: