Sejarah Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Sebagai mahasiswa akuntansi atau seorang yang berpraktik dalam bidang akuntansi, tentu kita telah familiar dengan apa itu SAK. Ya, SAK adalah Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namanya juga standar, jadi isinya berupa standar-standar atau aturan baku yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan.

Standar akuntansi di Indonesia merupakan hasil adopsi dari standar akuntansi internasional, IFRS. Didalam SAK terdapat Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK). Sebelum jauh melangkah ke substansi dari SAK, ada baiknya kita memahami sejarah dan prinsip-prinsip yang dipegang dalam penyusunan standar akuntansi dan pelaporan keuangan.

Sejarah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berkembang pertama kali dimulai sejak tahun 1973. Pada saati itu telah dibentuk sebuah panitia yang bernama Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Apa itu GAAP dan GAAS? GAAP adalah kependekan dari Generally Accepted Accounting Principles, sedangkan GAAS adalah Generally Accepted Auditing Standards. Selanjutnya, karena pasar modal di Indonesia akan segera diaktifkan kembali pad atahun 1974, IAI kemudian membentuk sebuah komite yang bernama Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang memilik tugas untuk melakukan kodefikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Komite PAI memilih US GAAP sebagai acuan untuk membuat prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan industri di Indonesia, kebutuhan akan standar akuntansi yang dapat mengakomodasi semua unsur permasalahan dalam transaksi keuangan mulai juga berkembang. Akhirnya pada tahun 1994, IAI melakukan perubahan total terhadap PAI dan mulai membuat buku yang berisi standar akuntansi keuangan. Filosofi penggunaan kata "standar" alih-alih "prinsip" adalah bahwa kata "standar" lebih mencerminkan sesuatu yang berisifat baku tetapi masih tetap fleksibel, sedangkan kata "prinsip" terkesan lebih kaku. Komite PAI juga berubah nama menjadi Komite SAK yang pada akhirnya berubah lagi menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Konvergensi SAK

Penyempurnaan SAK telah dilakukan setidaknya sebanyak 7 kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Kemudian, sesuai dengan kesepakatan para anggota G-20, IAI melakukan konvergensi SAK ke dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) yang lebih bersifat principle based, berorientasi pada nilai wajar dan pertimbangan profesional (professional judgment), dan memperbanyak pengungkapan dalam laporan keuangan.

Terdapat dua tahap konvergensi SAK ke IFRS. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 dan tahap kedua dilakukan pada tahun 2013-2014. Jadi, selama masa konvergensi tahap pertama terdapat jeda jarak 3 tahun antara SAK dan IFRS. SAK yang efektif per tanggal 1 Juni 2012 merupakan hasil konvergensi dengan IFRS per 1 Januari  2009. Sedangkan untuk konvergensi tahap kedua, jeda waktu antara SAK dan IFRS dijaga hanya 1 tahun saja. SAK yang efektif per 1 Januari 2015 telah konvergen dengan IFRS yang efektif per 1 Januari 2014. Terakhir, SAK terbaru di Indonesia adalah SAK yang efektif per tanggal 1 Januari 2017.

Kronologi konvergensi SAK ke IFRS adalah sebagai berikut:

• SAK per 1 Juni 2012 mengacu IFRS per 1 Januari 2009 yang terdiri dari PSAK, Interpretasi SAK (ISAK), dan Pernyataan Pencabutan SAK (PPSAK).
• SAK per 1 Januari 2015 mengacu IFRS per 1 Januari 2014  yang juga memuat SAK non-IFRS seperti PSAK 28 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, PSAK 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, PSAK 38 Kombinasi Bisini Entitas Sepengendali, PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, dan ISAK 25 Hak atas Tanah.
• SAK efektif per 1 Januari 2017 menambahkan PSAK 70 Akuntansi  Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak, ISAK 30 Pungutan, dan ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 Properti Investasi.

Setiap tahun beberapa PSAK mengalami perubahan, amandemen, dan penyesuaian. Berikut adalah beberapa PSAK yang diamandemen per 1 Januari 2017.

• PSAK 1 Penyajian dan Pelaporan Keuangan
• PSAK 3 Laporan Keuangan Interim
• PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri
• PSAK 5 Segemen Operasi
• PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
• PSAK 13 Properti Investasi
• PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
• PSAK 16 Aset Tetap
• PSAK 19 Aset Takberwujud
• PSAK 22 Kombinasi Bisnis
• PSAK 24 Imbalan Kerja
• PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
• PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham
• PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
• PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan
• PSAK 65 Laporan Keungan Konsolidasian
• PSAK 66 Pengaturan Bersama
• PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan  dalam Entitas Lain
• PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar

Perbedaan Revisi, Amandemen, dan Penyesuaian Tahunan

• Revisi: Mengubah persyaratan secara signifikan dan memberikan persyaratan baru. Hasil revisian akan menggantikan SAK sebelumnya.
• Amandemen: Mengklarifikasi prinsip dan persyaratan, menambahkan pedoman pendukung.
• Penyesuaian tahunan: Fokus pada bagian yang tidak konsisten, klarifikasi pilihan kata, tidak mengubah prinsip dan persyaratan, tidak menambah prinsip dan persyaratan baru.

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia tidak lepas dari kontribusi para ahli akuntansi di negeri ini, sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini. Berikut adalah daftar tokoh yang memimpin badan penyusun SAK di Indonesia:

• 1973: Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur Daripada GAAP dan GAAS yang terdiri dari Radius Prawiro, Gandi, Joesoef Soejoed, Soemardjo Tjitrosidojo, S. Hadibroto, Soedarsono sebagai Dewan Penasihat. Sedangkan panitia kerjanya terdiri dari Soebagjo, Moh Usman, Israwan, Djafar Mahfoed, Djokobirowo, Basuki Siddharta, Soemantri, Utomo Jasodirdjo, B. Soenasto, Th. M. Tuanakotta, Harun Kartawisastra, dan AKM. Husein
• 1974-1984: Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang diketuai oleh Basuki Siddharta
• 1984-1986: Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang diketuai oleh Wahjudi Prakarsa
• 1986-1990: Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang diketuai oleh Hans Kartikahadi
• 1990-1994: Komite Prinsip Akuntansi Indonesia yang diketuai oleh Hans Kartikahadi
• 1994-1998: Komite Standar Akuntansi Indoneisa yang diketuai oleh Jusuf Halim
• 1998-2002: Dewan Standar Akuntansi Indoneisa yang diketuai oleh Nur Indriantoro 
• 2002-2008: Dewan Standar Akuntansi Indoneisa yang diketuai oleh M. Jusuf Wibisana
• 2009-2014: Dewan Standar Akuntansi Indoneisa yang diketuai oleh Rosita Uli Sinaga
• 2015-2016: Dewan Standar Akuntansi Indoneisa yang diketuai oleh Djohan Pinnarwan

Demikian sejarah singkat perkembangan standar akuntansi di tanah air. Semoga dunia akuntansi di Indonesia menjadi semakin baik dan melahirkan generasi-generasi penerus yang senantiasa melakukan perbaikan dunia akuntansi tanah air.